Anggota Komisi XI DPR RI, Siti Mufattahah saat mengikuti Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas. Foto: Munchen/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI, Siti Mufattahah menyoroti Efisiensi Anggaran Kementerian PPN/Bappenas pada tahun 2023, termasuk penggunaan anggaran untuk program-program prioritas nasional. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas pada Rabu (21/8/2024) di Jakarta.

Politisi Fraksi Partai Demokrat ini menanyakan apakah Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan evaluasi komprehensif terhadap program-program yang dilaksanakan sepanjang tahun 2023. Ia juga meminta klarifikasi tentang hasil evaluasi tersebut serta tindak lanjut yang telah diambil. 

"Kami memerlukan penjelasan yang lebih detail mengenai hasil evaluasi dan tindak lanjut dari program-program yang telah dijalankan," ungkap Siti dalam rapat dengan Agenda utama pembahasan laporan keuangan Kementerian PPN/Bappenas dalam APBN 2023.

Siti juga menekankan pentingnya pengukuran kinerja atas penggunaan anggaran untuk program-program prioritas nasional. Ia meminta penjelasan mengenai indikator kinerja utama yang tidak tercapai dan bagaimana hal ini mempengaruhi perencanaan anggaran. 

“Seberapa akurat perencanaan anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Bappenas untuk anggaran 2023 dibandingkan dengan realisasi akhir. Apa saja kira-kira pelajaran yang dapat diambil untuk perencanaan anggaran tahun-tahun mendatang?” lanjutnya.

Lebih jauh Siti  juga menyoroti perlunya Kementerian PPN/Bappenas memastikan kepatuhan terhadap standar pengelolaan keuangan negara, termasuk pelaksanaan audit internal. Ia meminta informasi mengenai korelasi antara penggunaan anggaran dan pencapaian target pembangunan nasional yang direncanakan dalam RPJMN 2020-2024. 

"Apakah terdapat sektor-sektor prioritas yang mengalami keterlambatan atau hambatan dalam pencapaian targetnya? Bagaimana strategi penanganan permasalahannya?" tegasnya.

Dalam hal peningkatan efisiensi, Legislator Dapil Jawa Barat XI ini juga meminta penjelasan mengenai langkah-langkah yang telah diambil Kementerian PPN/Bappenas untuk memastikan anggaran digunakan secara optimal. Ia juga ingin mengetahui hasil dari langkah-langkah tersebut dan apakah ada program atau kegiatan yang kurang efektif dalam mencapai output yang diharapkan. (uc/aha)